Tuban, rodainformasi.com –Implementasi jaringan internet di desa-desa Kabupaten Tuban masih menjadi persoalan krusial yang belum terpecahkan. Sorotan tajam datang dari berbagai elemen masyarakat, terutama terkait transparansi dan mahalnya biaya yang dinilai memberatkan.
Ketua LSM GMBI Wilter Jawa Timur, Sugeng Sp., mengungkapkan kekecewaannya karena surat resmi yang dilayangkan ke Dinas Sosial Kabupaten Tuban tak kunjung mendapat respons.
“Surat yang kami kirim ke Dinsos P3A Kabupaten Tuban hingga saat ini belum direspons,” ujarnya saat ditemui di kantor Sekretariat Jawa Timur, Kamis (4/9/2025).
Sugeng melanjutkan, pada Rabu (3/9/2025), LSM GMBI bersilaturahmi langsung dan menanyakan jawaban surat klarifikasi yang dilayangkan ke Dinas Sosial Tuban, serta menemui langsung Kepala Dinsos, Sugeng Purnomo.
“Program Desa Digital merupakan program yang sudah berjalan lama dan beliau kurang bisa menyampaikan secara detail, khawatir salah menerangkan. Program ini ada kaitannya dengan Dinas Kominfo, dan kami akan melakukan koordinasi dengan Dinas Kominfo Tuban,” tegas Sugeng Sp.
Di sisi lain, Kepala Dinsos P3A Kabupaten Tuban, Sugeng Purnomo, memberikan klarifikasi melalui pesan WhatsApp terkait polemik harga internet. “GMBI sudah klarifikasi, desa tidak hanya dapat layanan 20 Mbps, tapi malah 50 Mbps,” tulisnya.
Namun, ketika ditanya soal internet yang lambat dan tidak optimal di sejumlah desa yang tetap membayar Rp 30 juta per tahun, Sugeng Purnomo mengaku tidak tahu.
“Terima kasih infonya, nanti akan kita evaluasi desa-desa yang masih ada kendala. Kita belum tahu berapa desa yang mengalami kendala, akan kita koordinasikan,” imbuhnya.
LSM GMBI Wilayah Teritorial Jawa Timur akan terus mengawal carut-marutnya persoalan ini hingga tuntas, supaya program yang digagas oleh Pemkab Tuban bisa berjalan maksimal.
Lambatnya respons dan minimnya informasi dari pihak terkait memicu kecurigaan publik. Ada apa dengan pengelolaan dan penetapan harga internet di desa?
Masyarakat desa menuntut evaluasi total terhadap harga internet yang dianggap kelewat mahal. Mereka berharap solusi yang adil dan terjangkau segera ditemukan, agar internet bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi desa.
Transparansi dan akuntabilitas adalah harga mati! Pemerintah daerah harus bertindak cepat mengatasi masalah ini, memastikan akses internet yang terjangkau dan berkualitas bagi seluruh warga desa. Jangan sampai internet hanya jadi mimpi di siang bolong bagi masyarakat pedesaan Tuban. (Surani ).
Komentar